Sunday, December 02, 2007

Hot Spot Tinggal 200

Senin, 24-09-2007 | 02:10:30

  • Menhut Laporkan Pengusaha Malaysia dan Taiwan

MARTAPURA, BPOST - Hot spot atau titik panas di seluruh Indonesia kini tinggal 30 persen atau tinggal 200 hingga 300 titik saja. Jumlah titik panas itu terdapat di Kalbar dan Kalteng, dan sebagian kecil di Jambi dan Riau.

Menteri Kehutanan, Malam Sambat (MS) Kaban mengatakan, jumlah itu jauh di bawah target pemerintah untuk menurunkan hot spot hingga 50 persen.
Menurutnya, jumlah titik panas tahun lalu mencapai 1.300 titik dan sempat diprotes banyak negara tetangga karena mengganggu kesehatan, ekonomi dan penerbangan. Tapi kini, kesadaran masyarakat untuk tidak membakar lahan dinilai telah berhasil. Pemerintah juga terus berupaya menekan jumlah pembakaran lahan di seluruh wilayah.
“Hot spot yang ada kini tinggal kecil sekali, padahal ini sudah bulan September. Sekarang tinggal 200-300 titik saja di Kalbar dan Kalteng. Dua wilayah itu memang rawan pembakaran lahan,” kata MS Kaban saat silaturahmi di Ponpes Darussalam Martapura, Minggu (23/9).
Meski demikian, kata Kaban, pemerintah tetap akan mendatangkan dua pesawat pembom air dari Rusia untuk berjaga-jaga. Pesawat dengan kapasitas 5.000 liter air sekali angkut itu dalam waktu dekat sudah dikirim ke Kalteng. Dua pesawat itu juga akan dibantu satu buah helikopter.
Mengenai pembalakan liar, pihaknya juga tengah gencar melakukan penekanan. Kini, penebangan hutan di Indonesia hanya tinggal 9,1 juta kubik dari 24 juta kubik pada tahun lalu. Diharapkan tahun mendatang penebangan hutan itu bisa berkurang dan berganti dengan program penanaman massal satu juta pohon.
Dikatakan, sebagai bukti keseriusan pemerintah memberantas penebangan liar, pihaknya telah melaporkan dua pengusaha asal Malaysia dan Taiwan ke polisi. Dua pengusaha itu melakukan penebangan di Kalbar.
Menurutnya, kebiasaan masyarakat membakar lahan untuk usaha pertanian harus dihentikan. Petani, kata dia, harus mengubah kebiasaan mengelola pertanian secara tradisional menjadi profesional. Untuk itu, pemerintah daerah harus mengajari petaninya mengelola pertanian secara profesional dan menyediakan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan. sig

No comments: