Dana Bencana Cuma Rp7 JutaIbnu: Cukup Untuk Apa Dana Itu?

Radar Banjarmasin; Selasa, 25 Juli 2006

BANJARMASIN – Kendati telah mendapat pengalaman ditimpa bencana, rupanya Pemprov Kalsel tetap saja memandang sebelah mata terhadap penanganan bencana. Lihat saja pada pembahasan di DPRD Kalsel tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang nantinya akan dijabarkan pada APBD 2007. Dana penanggulangan bencana hanya disiapkan dana sebesar Rp7 juta saja.

Dana yang berada di Badan Kesbanglinmas itu dengan pagu dana sebesar Rp7 juta tersebut pada redaksionalnya tertulis untuk pos pemulihan daerah terkena bencana, kegiatan penanganan bencana dan pengungsi yakni pengadaan sarana dan prasarana Satkorlak PB Kalsel.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel Ibnu Sina (FPKS) mengaku sangat terkejut dengan permintaan Badan Kesbanglinmas hanya sebesar Rp7 juta.

Dia mengaku dana itu sangat minim sekali digunakan seandainya terjadi bencana di Kalsel. “Bagaimana mungkin turun ke lapangan cuma dengan anggaran Rp7 juta saja. Cukup untuk apa dana itu?” sindirnya.

Diakui Ibnu, memang ada dana bencana lain yang berada di pos dana tak terduga. Namun tetap saja dana itu bukan dana tanggap darurat yang dapat digunakan secepat mungkin. Karena itu, anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD ini meminta Kesbanglinmas menambah permintaan dana itu. Dia dan bersama anggota Panggar lainnya, akan memperjuangkan penambahan anggaran untuk tanggap darurat tersebut.

Menurut Sekretaris MPW PKS Kalsel ini, penganggaran dana penanggulangan bencana itu sangat tak berisiko namun sangat penting. Seandainya terjadi bencana dapat digunakan namun jika bencana tak terjadi selama masa anggaran maka dana itu akan dikembalikan ke kas daerah. “Jadi dana itu sangat aman,” tandasnya.

Selain dana bencana itu, sebenarnya ada pula mata anggaran lain yang berkaitan dengan bencana di Kesbanglinmas. Yakni, bantuan untuk Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu berupa perahu karet, handy cam, tustel, antena, laptop/printer hingga mencapai Rp250 juta. Kemudian juga ada dana operasional penanganan bencana di lokasi bencana sebesar Rp250 juta dan pembentukan jaringan komunikasi bencana sikon lamtibmas sebesar Rp150 juta. “Tapi dana itu kan dana yang langsung habis, bukan dana cadangan penanggulangan bencana,” tandasnya.

Kepala Badan Kesbanglinmas Kalsel Hadi Soesilo tak menepis jika pagu anggaran yang telah disusun Bappeda, maka Kesbanglinmas hanya “diberi” Rp7 juta saja. “Jujur saja, kita pun terkejut dengan anggaran itu. Namun saat ini masih saat pembahasan KUA sehingga tetap ada peluang untuk melakukan koreksi anggaran,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, kemarin sore. Hadi sendiri mengaku saat ini sedang melakukan rapat penyusunan anggaran itu bersama stafnya.

Dijabarkan Hadi, penyusunan anggaran tahun ini sangat berbeda dengan pola tahun-tahun sebelumnya. Karena itu mungkin saja ada dana penanggulangan dana bencana lainnya yang berada di pos selain Badan Kesbanglinmas. “Ada perbedaan sistem anggaran,” tandasnya.

Kendati itu, mantan Penjabat Walikota Banjarbaru ini tetap berharap seandainya dana penanganan bencana memang sangat minim. Misalnya, ada pos perjalanan pada Dinas Kesbanglinmas yang diharapkan dapat pula digunakan untuk membiayai keberangkatan relawan-relawan bencana.

Mantan Kepala Disperindag Kalsel ini, tak menepis jika pada KUA terdapat anggaran bencana lainnya, diantaranya untuk pengadaan perahu karet. Namun pos anggaran itu, ditegaskan Hadi telah dicoret. Sebab, terjadi tumpang tindih dengan bantuan dari Dinas Kesejahteraan Sosial (Kessos) yang juga menberi bantuan perahu karet ke Kabupaten/Kota. “Pagu itu disusun saat bencana banjir terjadi di Kuripan Batola dan sebelum ada bantuan dari Dinas Kessos. Pertimbangannya, daripada perahu karet tak ada yang mengurus di provinsi maka lebih baik diserahkan saja ke Kabupaten/Kota. Namun sudah dicoret,” tandasnya. (pur)