Satwa Berlarian ke Luar Hutan

Senin, 01-10-2007 | 01:31:23

• Lagi, Kebakaran Rambah Hutan Meratus

BANJARBARU, BPOST - Kebakaran lahan kembali merambah kawasan hutan lindung juga kawasan konservasi. Akibatnya, habitat satwa khas Kalimantan yang seharusnya dijaga untuk menjaga kelestarian lingkungan rusak.

Data pada Pos Siaga Bencana Kebakaran Lahan dan Kabut Asap Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalsel mencatat pada pekan terakhir September ini setidaknya ada 15 hot spot di kawasan konservasi dan di hutan lindung. Paling banyak di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Kabupaten Banjar ada 12 titik panas.
Pantauan satelit NOAA-AVHRR (National Oceanic Atmospheric Administration Advanced Very High Resolution Radiometer) 18/15/12 mendeteksi ada tiga titik panas (hot spot) di Hutan Lindung Meratus.
Hasil potretan satelit ini menunjukkan dua lahan di hutan Kabupaten Tabalong dan satu titik api terlihat di hutan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Pantauan itu dibuktikan dengan mulai berlariannya satwa khas Kalimantan seperti Owa Owa, lutung dan burung berlarian ke luar hutan guna menyelamatkan diri, saat mengetahui tempat tinggalnya rusak.
“Naluri satwa kan kadang lebih tahu duluan dari manusia, jadi begitu ada tanda kerusakan mereka lari,” ujar Amir Hamzah, kepala BKSDA Kalsel.
Selain itu, aku Amir sejumlah vegetasi khas Kalimantan seperti pohon kayu ulin, meranti dan sejenisnya ikut terbakar. Walau jumlahnya tak banyak. Namun, ia tak merincikan, berapa luasan lahan dan jumlah penghuninya yang ikut terbakar di sana.
Kebakaran di dalam lahan hutan lindung ini, ungkapnya masih tergolong kecil. Jumlahnya hanya 36 persen saja dari keseluruhan titik api yang muncul sebanyak 415. Dominasi pembakarn sebanyak 64 persen justru berada di areal penggunaan lain (APL) seperti ladang penduduk atau semak belukar di luar hutan.
Terbakarnya lahan hutan lindung dan kawasan konservasi itu, ujar Amir memang bukan menjadi sumber awal api. Awalnya api bermula dari pembakaran lahan di areal penggunaan lain oleh penduduk di sekitar hutan.
Namun, karena terik matahari yang cukup menyengat, tak pelak membuat api semakin lama semakin besar. Api akhirnya melalap tumbuhan yang masuk wilayah hutan yang dilindungi tersebut.
Antisipasi dan upaya penanggulangan yang mereka lakukan ialah mempersiapkan 29 daerah operasi (DAOPS) lengkap dengan brigade pengendalian kebakaran hutan (Manggala Agni). niz
baca juga:

Cegah Sejak Awal

KEBAKARAN lahan dan hutan di Kalsel dipandang tak bisa dipandang secara parsial. Pun upaya penanganannya, bukan saatnya lagi hanya ditanggulangi, melainkan harus ada antisipasi.
Berry Nahdian Furqan, direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel menyarankan, pemerintah tak lagi terlampau melekatkan program penanganan bencana ini dengan labelnya sendiri. Jauh dari itu, masyarakat sebaiknya lebih banyak dilibatkan di dalamnya.
“Saya kira program kebakaran lahan ini memerlukan program terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat. Pelibatan masyarakat terutama dalam upaya pencegahan musibah kebakaran lahan sampai merambah ke hutan lindung dan mengancam satwa dan tumbuhan di dalamnya tak terulang terus sangat perlu,” sarannya.
Konkretnya, ungkap Berry sudah saatnya masyarakat diajak melakukan identifikasi di daerah mana saja titik rawan terjadinya kebakaran lahan.
Dia yakin program ini secara tak langsung menyadarkan pentingnya tak membakar lahan tanpa menyalahkan pemerintah. niz

Masyarakatkan Peta Rawan Bencana

Senin, 03-09-2007 | 23:43:57

SERAMBI INDONESIA
Berdasarkan daftar inventaris yang disusun United Nations Development Program (UNDP), gempa bumi menduduki peringkat teratas dari 12 jenis bencana yang dianggap rawan terjadi di Aceh. Sebagai contoh, pascagempa bumi yang disusul gelombang tsunami pada 26 Desember 2004 hingga April 2007 lalu, di Aceh terjadi 14.859 kali gempa bumi. Tapi yang dirasakan cuma 314 kali.

Hasil inventarisasi Disaster Risk Reduction Unit UNDP, di Aceh ada 12 jenis bencana: gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, kekeringan, konflik sosial, epidemi malaria, penyakit TB, demam berdarah, flu burung, bahaya pencemaran industri. Dari semua itu, ada empat bencana yang perlu menjadi perhatian serius yaitu gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir dan tanah longsor.
Menjadi persoalan sekarang adalah masyarakat kita belum tahu tentang peta kerawanan bencana. Akibatnya, mereka tidak siap atau bahkan tidak tahu bagaimana menyiapkan diri menghadapi peristiwa yang tak diinginkan itu.
Oleh sebab itu, pascateridentifikasinya kerawanan bencana itu, pemerintah tak boleh bersikap diam. Instansi terkait mestinya sejak sekarang menyosialisasi peta daerah rawan bencana kepada masyarakat, agar mereka bisa mengantisipasi bencana.
Peta daerah rawan bencana apa pun di Aceh perlu disosialisasi secara bersinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat, sehingga bisa meminimalkan korban harta, benda dan jiwa. Pemerintah pun perlu melakukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada penduduk, agar mereka mau pindah dengan kesadaran sendiri dari kawasan tempat tinggalnya yang rawan bencana, utamanya tanah longsor dan banjir.
Jika penduduk tetap tak mau pindah ke daerah lain yang aman dari bencana, mereka perlu diberi pembekalan/pemahaman tentang langkah taktis maupun teknis agar dapat melakukan antisipasi cepat dan tepat ketika terjadi bencana.
Membangun pengertian penduduk untuk menghindar dari daerah rawan bencana merupakan hal yang sangat penting. Sebab, efektivitas upaya penanggulangan bencana yang berdampak membawa korban jiwa, harta dan benda tergantung kesadaran masyarakat. Di pihak lain, masyarakat pun harus menyadari kalau pencegahan atau penanggulangan bencana hanya dibebankan kepada pemerintah jelas takkan terselesaikan. Bencana sangat kompleks, karakteristik wilayah bencana variatif dan memerlukan biaya tinggi untuk mengondisikan apalagi mengubah wilayah itu menjadi minim rawan bencana.
Menghindari daerah rawan bencana berdasarkan peta daerah rawan bencana yang disusun menjadi kunci solusi penting, agar penduduk terhindar dari bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, harta dan benda.
Oleh karena itu, penduduk yang bermukim di daerah rawan bencana harus mematuhi pemanfaatan lahan sesuai konsep tataruang yang ditentukan, melaksanakan budaya hidup bersih, tak mendirikan bangunan di bantaran sungai dan tak menebang pohon pelindung di daerah resapan air.
Instansi terkait perlu memberi informasi secara kontinyu sejak sekarang kepada kalangan masyarakat mengenai perubahan cuaca, iklim atau situasi tertentu yang patut diduga akan mengakibatkan bencana. Masyarakat harus diberi edukasi penyiapan guna mengambil langkah pencegahan secara umum maupun spesifik, seperti penanaman pohon penghijauan dan menghindari penebangan pohon di hutan secara liar.
Langkah antisipasi sebetulnya sangat sederhana dan gampang melakukannya. Menjadi persoalan, kita punya budaya mengabaikan banyak hal. Termasuk yang mengancam keselamatan jiwa kita sendiri.

Hot Spot Tinggal 200

Senin, 24-09-2007 | 02:10:30

• Menhut Laporkan Pengusaha Malaysia dan Taiwan

MARTAPURA, BPOST - Hot spot atau titik panas di seluruh Indonesia kini tinggal 30 persen atau tinggal 200 hingga 300 titik saja. Jumlah titik panas itu terdapat di Kalbar dan Kalteng, dan sebagian kecil di Jambi dan Riau.

Menteri Kehutanan, Malam Sambat (MS) Kaban mengatakan, jumlah itu jauh di bawah target pemerintah untuk menurunkan hot spot hingga 50 persen.
Menurutnya, jumlah titik panas tahun lalu mencapai 1.300 titik dan sempat diprotes banyak negara tetangga karena mengganggu kesehatan, ekonomi dan penerbangan. Tapi kini, kesadaran masyarakat untuk tidak membakar lahan dinilai telah berhasil. Pemerintah juga terus berupaya menekan jumlah pembakaran lahan di seluruh wilayah.
“Hot spot yang ada kini tinggal kecil sekali, padahal ini sudah bulan September. Sekarang tinggal 200-300 titik saja di Kalbar dan Kalteng. Dua wilayah itu memang rawan pembakaran lahan,” kata MS Kaban saat silaturahmi di Ponpes Darussalam Martapura, Minggu (23/9).
Meski demikian, kata Kaban, pemerintah tetap akan mendatangkan dua pesawat pembom air dari Rusia untuk berjaga-jaga. Pesawat dengan kapasitas 5.000 liter air sekali angkut itu dalam waktu dekat sudah dikirim ke Kalteng. Dua pesawat itu juga akan dibantu satu buah helikopter.
Mengenai pembalakan liar, pihaknya juga tengah gencar melakukan penekanan. Kini, penebangan hutan di Indonesia hanya tinggal 9,1 juta kubik dari 24 juta kubik pada tahun lalu. Diharapkan tahun mendatang penebangan hutan itu bisa berkurang dan berganti dengan program penanaman massal satu juta pohon.
Dikatakan, sebagai bukti keseriusan pemerintah memberantas penebangan liar, pihaknya telah melaporkan dua pengusaha asal Malaysia dan Taiwan ke polisi. Dua pengusaha itu melakukan penebangan di Kalbar.
Menurutnya, kebiasaan masyarakat membakar lahan untuk usaha pertanian harus dihentikan. Petani, kata dia, harus mengubah kebiasaan mengelola pertanian secara tradisional menjadi profesional. Untuk itu, pemerintah daerah harus mengajari petaninya mengelola pertanian secara profesional dan menyediakan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan. sig